Rabu, 01/08/2012 10:49 WIB
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook
"Kita telah bersepakat mengubah falsafah pembangunan kesehatan, yaitu yang kita bangun yang hendak kita tuju adalah masyarakat sehat. Kalau itu jadi goal, maka tindakan pencegahan dan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga itu menjadi sangat penting, bukan setelah sakit kita sibuk baru kita sembuhkan," ujar SBY dalam pembukaan rapat kabinet di Kantor Kemenkes Jl Rasuna Said, Jakarta, Rabu (1/8/2012).
SBY mengatakan jika falsafah tersebut dijalankan mulai dari tingkat nasional, desa, hingga kelurahan harus dimaksimalkan. SBY memberi contoh agar puskesmas harus banyak menggunakan waktu dan energinya untuk memastikan kesehatan masyarakat dan terpelihara dengan baik.
"Sering istilah yang saya gunakan, pelayanan yang hendak kita tingkatkan adalah pelayanan yang makin berkualitas, yang mudah dan terjangkau bagi masyarakaat tapi saya lebih suka kita yang menjangkau masyarakat, accesable, kemudian murah bagi yang miskin prioritas," tuturnya.
Dalam catatannya, SBY memaparkan bahwa dari tahun ke tahun ada kemajuan yang cukup baik dalam bidang kesehatan. Meski begitu, pemerintah ingin kemajuan tersebut lebih baik lagi dari saat ini.
"Masyarakat ini ingin memiliki sense of security, ketenangan dalam hidupnya, kepastian dalam kesehatan terutama masyarakat golongan miskin," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut SBY, akan memberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan berlaku pada 1 Januari 2014. Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan sekitar Rp 25 triliun.
"Dalam sidang kabinet saya katakan, investasi awal memang besar, tapi akan mengubah banyak hal di negeri ini. Saya minta Menkes menyiapkan dananya, barangkali investasi awal lebih Rp 25 triliun, tidak apa-apa, karena rakyat kita diseluruh pelosok tanah air dapat kepastian kalau sakit dapat pelayanan kesehatan yang baik," ungkap SBY.
"Kita ingin membangun keadilan di negeri ini termasuk di dunia kesehatan, bagi saudara yang mampu atau sangat mampu wajib bisa menggunakan asuransi dengan kemampuannya, tapi bagi yang miskin atau sangat miskin negara secara moral memiliki tanggung jawab membantunya," tutupnya.
Hadir dalam rapat kabinet kali ini diantaranya Kepala Bapenas Armida Alisjahbana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumilar, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menag Surya Dharma Ali, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Menkes Nafsia Mboi.
(mpr/ndr)
Baca Juga
Komentar (0 Komentar)
