Ketua DPP Golkar Firman Subagyo kurang senang dengan aturan baru di RUUK DIY yang melarang Gubernur DIY berpolitik. Aturan ini dianggap diskriminatif.
Menurut Firman, harusnya kalau ingin melarang gubernur berpolitik, maka presiden juga harus dilarang berpolitik. "Kalau itu argumentasinya kenapa hanya Sultan. Kalau begitu seharusnya semua jabatan tertinggi tidak boleh diberikan ke elit parpol," protesnya.
Dia makin heran karena hanya gubernur Yogya yang tidak boleh berpolitik. Sementara gubernur daerah lain dan menteri boleh berpolitik.
"Kenapa Sultan Yogya saja yang dibatasi, kenapa Kesultanan lain boleh, sekarang banyak Kesultanan, Surakarta yang boleh masuk dalam Parpol, dari Partai Demokrat ada, PDIP ada, kalau setiap Sultan tidak boleh berpolitik ya demokrasi kita tumpul dong," lanjutnya.
"Sekarang adalah larangan orang masuk ke parpol apakah substansial, karena itu melarang hak seseorang secara konstitusi, tidak ada dalam UUD yang melarang warga negaranya berserikat,"protesnya lagi.
Dia pun menilai RUU K DIY diskriminatif. "Iya, kenapa nggak mulai dari presiden. Sebetulnya hal-hal begitu tidak perlu, diatur tapi dengan sendirinya seseorang yang sudah menjadi gubernbur otomatis mengayomi warganya yang dipimpin,"tegasnya.
Pembahasan RUUK DIY di DPR sudah tuntas dan tinggal dilakukan finalisasi. Gubernur dan wakil gubernur DIY yang ditetapkan tidak boleh berpolitik dianggap sebagai jalan tengah agar Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam menjadi milik semua parpol.
(van/mpr)
