Senin, 02/07/2012 13:30 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
"Saweran itu menunjukkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat yang menginginkan KPK kita lebih baik dari KPK Singapura dan Malaysia baik gedung maupun sumberdayanya," kata pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, kepada detikcom, Senin (2/7/2012).
Karena itu, menurutnya, DPR tak boleh diam saja. Komisi III dalam hal ini harus segera memberikan persetujuan, atau minimal menenangkan rakyat.
"DPR harus segera menyetujui, dengan memberi reaksi cepat. Misalnya, memberi tanda-tanda kepada publik. Harus ada pernyataan-pernyataan bahwa DPR akan mencairkan anggaran tersebut," katanya.
Saweran tersebut harus juga dipahami lebih dalam. Di mana masyarakat saat ini sangat serius melihat eksistensi KPK. Kemauan masyarakat untuk mengorbankan uang untuk gedung KPK tak boleh disepelekan.
"Pertanda bahwa masyarakat melihat korupsi sudah sangat serius dan masyarakat melihat KPK harus diperkuat. Jadi salah kalau menganggap KPK terlalu berkuasa perlu dilemahkan justru tidak sesuai dengan suara masyarakat," paparnya.
"Ini masyarakat justru mengeluarkan uang. Artinya, ini sikap yang sangat konkret. Artinya, DPR harus segera memberikan gambaran bahwa kalau ada kendala waktu yang akan dibahas, harus dijelaskan kepastiannya," tandasnya.
Hingga Minggu (1/7) kemarin, total uang yang masuk dari masyarakat untuk pembangunan gedung KPK melalui rekening ICW sudah berjumlah Rp 155.399.902.
Sumbangan terbanyak berkisar nominal Rp 100 ribu. Sumbangan sebanyak Rp 115 juta tersebut terdiri dari cek Rp 10 juta, cash Rp 4.151.600, wesel Rp 184.400 dan sisanya masuk dalam rekening.
(van/rmd)
Baca Juga
Komentar (0 Komentar)
