Rapat di Kejagung, SBY Ingin ada Pembenahan di Sektor Hukum

Rabu, 25/07/2012 11:48 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook

This is not me, Log me out

Jakarta Presiden SBY menggelar rapat terbatas dengan sejumlah instansi di Kantor Kejaksaan Agung pagi ini. Rapat ini fokus ke masalah penegakan hukum dan pertanahan.

"Kunjungan saya membahas 3 portfolio: kejaksaan, kepolisian dan BPN. Ketiga lembaga ini menurut saya ada kaitan satu sama lain," ujar Presiden SBY dalam pidato pembukaan rapat di Ruang Sasana Pradana, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Presiden mengatakan alasan mengapa dirinya menggelar rapat pertama di bulan Ramadan ini dengan instansi-instansi tersebut karena diperlukannya pembenahan penegakan hukum. Pembenahan hukum harus dimulai dari instansi-instansi tersebut.

"Kita harus jujur penegakan hukum ini masih memiliki tantangan. Kita kerap mendengar rakyat kita yang belum puas benar dengan penegakan hukum di negeri ini," ungkapnya.

Presiden membandingkan negeri ini pada 10 tahun lalu, terlebih pada 13 tahun lalu saat krisis. Menurutnya ibarat buku rapor, dalam 30 pelajaran semua angkanya merah. Hal itu disebakan saat itu negara dalam keadaan krisis multidimensi, kondisi sulit, seperti negara gagal, ekonomi tidak stabil dan muncul kegaduhan sosial.

"Tapi saat ini kita mendapatkan kemajuan demi kemajuan. Dunia melihat kita yang biru makin banyak, rapornya tentunya. Yang merah makin sedikit," tuturnya.

Dalam pidato kali ini presiden kembali menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab semua. Jika ada penyimpangan, maka penegakan hukum harus berjalan baik, profesional dan adil.

"Banyak pekerjaan rumah kita untuk memberantas korupsi, saya minta semua simpul bergerak, tidak pandang apapun jabatannya. Kalau soal puas tidak puas, ini, itu, yang penting kita tidak pernah kendur berantas korupsi," tegasnya.

Selain Jaksa Agung Basrief Arif, rapat dengan topik pemberantasan korupsi, sinkronisasi penegakan hukum & masalah pertanahan. juga diikuti oleh Kapolri Timur Pradopo dan Kepala BPN Hendarman Supanji. Rapat dipimpin Presiden SBY dan Wapres Boediono.

Pejabat lainnya yang hadir dalam rapat pagi ini di antaranya adalah, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menkeu Agus Martowardoyo. Hadir pula Panglima TNI, Gubernur NTB, Gubernur Sulawesi Tenggara dan plt. Gubernur Sumatera Utara.

(mpr/mad)

Tutup